JAEJA.ID – Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Luwu Timur mendesak percepatan operasional Rumah Sakit Atue dan penanganan banjir di Kecamatan Burau.
Desakan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi GPR, Inmanuddin AN, dalam rapat paripurna pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Selasa (22/07/2025), dengan agenda pandangan fraksi.
Ia menegaskan bahwa pembangunan RS Atue tidak boleh hanya menjadi proyek fisik, tetapi harus segera difungsikan demi pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Sudah terlalu lama masyarakat menanti RS Atue beroperasi penuh. Pemerintah harus serius menindaklanjutinya,” ucap Inmanuddin dalam forum tersebut.
Selain itu, Fraksi GPR menyoroti banjir yang berulang di Kecamatan Burau, terutama di tiga desa yang rentan terdampak setiap musim hujan.
BACA JUGA: Hasil Perslutim vs Palopo, Diwarnai Penalti dan Kartu Merah, Laga Berakhir Imbang
“Penanganan banjir jangan lagi bersifat reaktif. Pemerintah harus menyusun rencana permanen dan berbasis mitigasi,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan jalan tani untuk menunjang aktivitas pertanian dan mempercepat akses petani ke lahan dan pasar.
“Pembangunan jalan tani bukan hanya soal infrastruktur, tapi menyangkut ekonomi masyarakat desa,” ujar Inmanuddin.
Fraksi GPR turut menyinggung tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang dianggap perlu menjadi perhatian serius.
“Silpa besar menunjukkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan. Pemerintah harus evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD dan sistem perencanaan,” tegasnya.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi GPR tetap menyatakan persetujuan terhadap penetapan Ranperda tersebut menjadi Peraturan Daerah.
Mereka berharap agar kualitas tata kelola dan pelayanan publik di Luwu Timur terus mengalami peningkatan di masa mendatang.(kin)
