JAEJA.ID – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memberikan angin segar bagi lulusan SMA yang ingin melanjutkan kuliah ke jenjang S1 mulai tahun 2025.
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, mengumumkan kebijakan baru beasiswa S1 saat upacara Hari Pendidikan Nasional di Wasuponda pada Jumat, 2 Mei 2025.
Irwan menjelaskan bahwa pelajar Luwu Timur yang lolos masuk perguruan tinggi manapun, bisa langsung mengajukan permohonan bantuan beasiswa S1.
Pemerintah tidak lagi mewajibkan mahasiswa menunggu sampai semester tiga untuk mendaftar beasiswa seperti tahun-tahun sebelumnya.
BACA JUGA: Luwu Timur Rayakan Hari Jadi ke-22, Simak Makna Logo dan Tema HUT Lutim
“Begitu lolos masuk perguruan tinggi, mereka sudah bisa ajukan bantuan. Tidak ada lagi syarat memberatkan,” kata Irwan di hadapan peserta upacara.
Selain itu, nominal bantuan beasiswa juga mengalami peningkatan yang signifikan demi mendukung biaya pendidikan secara lebih layak.
Bantuan beasiswa naik dari Rp2 juta menjadi Rp3 juta per semester, atau Rp6 juta per tahun.
Beasiswa ini berlaku untuk mahasiswa semester pertama hingga lulus, selama mereka mematuhi aturan yang berlaku.
Dilarang Narkoba dan Menikah Dini
Namun, Irwan menekankan bahwa program ini akan disertai pengawasan dan sanksi tegas bagi pelanggar.
Dua larangan utama bagi penerima beasiswa adalah tidak boleh memakai narkoba dan tidak boleh menikah selama masa studi.
BACA JUGA: Bupati Luwu Timur Beri 3 Hadiah Istimewa di Hardiknas 2025
Jika terbukti melanggar, pemerintah akan langsung mencabut beasiswa tanpa kompromi dan meminta pengembalian dana yang telah diterima.
“Ini bentuk tanggung jawab moral. Kita bantu kuliah, tapi mereka harus tunjukkan komitmen dan kedisiplinan,” tegas Irwan.
Program ini merupakan bagian dari Kartu Lutim Pintar yang akan resmi diluncurkan saat HUT ke-22 Luwu Timur pada 19 Mei mendatang.
Pemerintah juga akan memperkenalkan dua program lain, yaitu Kartu Lutim Sehat dan Kartu Lutim Lansia.
Ketiga program tersebut dikenal sebagai “3 Kartu Sakti,” gagasan dari pasangan Ibas-Puspa saat Pilkada 2024.
