Dia berharap ada ruang regulatif yang fleksibel dari pemerintah pusat, agar pembangunan tidak terhambat semata-mata karena status kawasan.
“Kami ingin membuka dialog konstruktif agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan di tingkat daerah. Pengelolaan hutan yang baik harus bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sekitar,” ujar Irwan di hadapan para pejabat kementerian.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran teknis Pemkab Lutim dan para direktur teknis dari Ditjen Perhutanan Sosial.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi fondasi lahirnya kolaborasi kebijakan kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih responsif dan inklusif.(Dinas Kominfo SP)
Page 2 of 2
