JAEJA.ID – Anggota DPRD Luwu Timur, Nurchalis Aziz, menyoroti nasib sejumlah putra daerah yang kehilangan pekerjaan alias ‘dirumahkan’ akibat kebijakan kepegawaian.
Politikus PKB itu menyebut banyak tenaga honorer atau upahjasa yang sudah lama mengabdi justru tidak tercatat dalam sistem resmi pemerintah (database).
Hal itu disampaikan Nurchalis saat melakukan kunjungan kerja bersama sejumlah legislator ke Kantor BKN Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (02/10/2025).
BACA JUGA: DPRD Luwu Timur Desak PT Mars Kelola Limbah B3 Sesuai Prosedur
“Mereka yang telah lama mengabdi namun tidak terdata di database bukan salah mereka,” ujarnya.
Ia menegaskan, kesalahan justru berada pada oknum pemegang kebijakan yang tidak amanah.
“Ini salah oknum-oknum pemegang kebijakan yang dzalim. Semoga mereka mendapat hidayah dari Yang Maha Kuasa,” tegasnya.
Nurchalis juga mengingatkan dampak sosial dari kondisi tersebut. Menurutnya, keresahan kini meluas di kalangan masyarakat, terutama generasi muda Luwu Timur.
Banyak anak daerah mulai ragu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena khawatir sulit mendapat pekerjaan setelah lulus.
BACA JUGA: Kukuhkan 14 Kepala Desa, Bupati Irwan Dorong Kades Jadi Pelayan Masyarakat
“Banyak anak-anak sekarang takut kuliah karena kekhawatiran tidak memiliki lapangan pekerjaan setelah mereka lulus,” ucapnya.
Ia menambahkan, suara seperti ini mungkin terdengar kecil, tetapi harus terus disuarakan.
Nurchalis menegaskan DPRD Luwu Timur akan terus memperjuangkan agar pemerintah memberi perhatian serius terhadap nasib putra-putri daerah yang terdampak regulasi, serta membuka peluang kerja yang lebih luas di masa depan.(kin)
