JAEJA.id – Upaya mencari kepastian nasib ratusan tenaga non-ASN kembali bergerak. Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Harisa Suharjo, memimpin rombongan dewan bertemu pejabat Kementerian PANRB di Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.
Pertemuan berlangsung cukup intens. DPRD Lutim membawa data 208 tenaga non-ASN yang hingga kini belum memenuhi syarat menjadi PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.
Situasi tanpa kepastian itu, menurut Harisa, sudah terlalu lama membayangi para honorer.
“Kami datang untuk memastikan nasib mereka tidak digantung,” kata Harisa dalam pertemuan tersebut.
Dari penjelasan KemenPAN-RB, muncul ruang baru yang memberi angin segar.
Harisa menyebut ada peluang penyelesaian yang lebih konkret dibanding sebelumnya. Dewan berkomitmen mengawal proses ini hingga benar-benar menghasilkan kepastian.
BKPSDM Luwu Timur kini menunggu arahan teknis dari pusat. Mekanisme selanjutnya akan disesuaikan agar proses penataan tenaga non-ASN berjalan lebih terukur.
Langkah audiensi ini menunjukkan bahwa DPRD tidak tinggal diam dan terus memperjuangkan hak para honorer yang telah lama mengabdi untuk pelayanan publik.(kin)
