JAEJA.ID – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 resmi dituntaskan oleh DPRD Luwu Timur.
Dokumen penting tersebut dijadwalkan akan disahkan secara resmi pada 10 Juli 2025 mendatang dalam rapat paripurna.
RPJMD ini berisi 113 program prioritas pembangunan yang telah dirancang selama beberapa minggu terakhir.
Program-program tersebut merupakan implementasi janji kampanye dari pasangan Bupati Irwan Bachri Syam dan Wakil Bupati Puspawati Husler.
Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Luwu Timur telah menggelar pembahasan intensif sejak 8 Juni 2025.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut dilibatkan guna menyelaraskan visi dan misi kepala daerah.
Menurut Anggota Pansus, Muhammad Iwan, penyusunan RPJMD bukan sekadar pemenuhan formalitas administratif.
“Dokumen ini menjadi panduan utama dalam menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan,” kata Iwan saat dikonfirmasi, Selasa.
Ia menambahkan bahwa pelibatan publik sangat diperlukan dalam setiap tahap pelaksanaan pembangunan.
“Tanpa partisipasi masyarakat, akan sulit memastikan program berjalan di jalur yang benar,” ujar Iwan.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan kian kompleks.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ada tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang butuh kolaborasi semua pihak,” jelasnya.
Dari 113 program prioritas, beberapa yang menjadi unggulan mencakup penguatan layanan kesehatan berbasis desa, peningkatan kualitas pendidikan, serta pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah.
Dokumen RPJMD ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.
Selain itu, RPJMD menjadi alat ukur keberhasilan kinerja masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Luwu Timur.
RPJMD kali ini disusun mengacu pada visi pembangunan daerah “Lutim Juara”.
Dengan visi tersebut, daerah ini diharapkan mampu tumbuh lebih maju, inklusif, dan sejahtera secara berkelanjutan.
Penyusunan RPJMD ini juga disebut sebagai kelanjutan konkret dari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pada awal 2025.
