JAEJA.ID – Pembangunan gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan gedung TP PKK yang direncanakan Pemkab Lutim dianggap bukan kebutuhan mendesak.
Penilaian itu disampaikan Wahidin Wahid saat membacakan pandangan Fraksi Golkar dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi terkait pembahasan lima Ranperda, Jumat, 21 November 2025.
Wahidin mengungkapkan bahwa kondisi fiskal daerah tertekan setelah terjadi pengurangan anggaran sekitar Rp193 miliar.
Karena itu, pemerintah diminta menerapkan skala prioritas yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.
“Dengan anggaran yang terpangkas, belanja harus diarahkan pada program strategis,” ujar Wahidin.
Golkar menilai infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan memberikan dampak ekonomi lebih besar dibanding pembangunan gedung baru.
Mereka mendorong percepatan pembangunan Jembatan Burau Pantai serta mempertahankan alokasi pelebaran jalan nasional Atue–Malili senilai Rp58 miliar.
Menurut Fraksi Golkar, program yang memberi efek ganda langsung kepada masyarakat harus tetap menjadi fokus utama dalam penyusunan APBD 2026.(kin)
