JAEJA.id – Enam pejabat eselon II Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas kepemimpinan birokrasi.
Kegiatan ini berlangsung di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) Lembaga Administrasi Negara di Makassar.
Pelatihan tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, Senin (30/03/2026).
Kegiatan ini berlangsung hingga 31 Juli 2026 dengan total 923 jam pelajaran. Diikuti 70 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Adapun peserta dari Luwu Timur terdiri dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Muhammad Yusri, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Subhang.
Kepala Dinas PMD Awaluddin Anwar, Kepala DPMPTSP Agus Thobrani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Umar Hasan Dalle, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Raoda K.
Cetak Pemimpin Adaptif
Dalam sambutannya, Tri Widodo Wahyu Utomo menegaskan bahwa PKN Tingkat II merupakan program strategis untuk mencetak aparatur sipil negara yang memiliki kepemimpinan visioner dan adaptif.
Ia menekankan pentingnya inovasi serta kolaborasi dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Program ini dirancang untuk membentuk pemimpin birokrasi yang mampu menghadirkan solusi kreatif, sekaligus menjaga integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan,” tegas Tri.
Fokus Inovasi dan Proyek Perubahan
Selama pelatihan, peserta akan mengikuti metode blended learning yang menggabungkan pembelajaran daring, klasikal, hingga studi lapangan.
Setiap peserta juga diwajibkan menyusun proyek perubahan sebagai implementasi nyata dari materi yang diperoleh.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Luwu Timur, Muhammad Yusri, menyatakan komitmennya untuk mengikuti seluruh tahapan pelatihan secara maksimal.
“PKN Tingkat II merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan memperluas wawasan,” ujarnya.
Ia berharap, hasil dari pelatihan ini dapat melahirkan inovasi yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.
