JAEJA.ID – Dua jembatan kayu di Parumpanai dan ketidakjelasan kelanjutan Bandara Malili menjadi sorotan Fraksi GPR dalam pembahasan APBD Luwu Timur 2027.
Anggota DPRD Luwu Timur, Rusdi Layong, menyampaikan catatan tersebut saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR), Rabu (21/10/2026).
Fraksi GPR mengingatkan pemerintah daerah agar besarnya anggaran pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target perencanaan.
Dua Jembatan Kayu dan Nasib Bandara Malili
Rusdi mengungkapkan, dua jembatan sepanjang sekitar 18 hingga 20 meter di Rende-rende dan Dandawasu, Desa Parumpanai, masih menggunakan konstruksi kayu.
Kondisi tersebut mendorong GPR meminta pemerintah daerah mempertimbangkan penganggaran perbaikan jembatan dalam APBD 2027.
“Ini sudah beberapa kali kita sampaikan, perlu perhatian khusus sehingga jembatan ini bisa dibahas dan dianggarkan dalam pembahasan APBD kita,” ujar Rusdi.
Selain jembatan, Fraksi GPR mempertanyakan perkembangan dan kelanjutan pembangunan Bandara Malili yang dinilai membutuhkan kejelasan.
Defisit Anggaran dan Prioritas Pembangunan
Rancangan APBD Luwu Timur 2027 memproyeksikan pendapatan Rp2,213 triliun dan belanja Rp2,263 triliun, sehingga mengalami defisit sekitar Rp49,196 miliar.
Dengan kondisi tersebut, Fraksi GPR meminta pemerintah mengevaluasi program APBD 2026 yang belum terlaksana agar dapat diprioritaskan kembali.
“Fraksi GPR berharap pemerintah daerah benar-benar serius dan menggenjot agar pembangunan berjalan dengan lancar dan cepat serta tepat sasaran,” demikian pernyataan Rusdi.
Fraksi tersebut juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui pengembangan sektor produktif di luar pertambangan.
Pandangan umum GPR menjadi bagian dari pembahasan Ranperda APBD 2027 sebelum pemerintah daerah dan DPRD melanjutkan pembahasan berikutnya.(kin)
