JAEJA.ID – Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sukabumi 2024 yang digelar pada 27 November lalu menjadi sorotan berbagai kalangan. Dengan tingkat kehadiran di bawah 60 persen, fenomena ini dinilai janggal dan mencerminkan beberapa persoalan serius dalam penyelenggaraan pemilu.
Berdasarkan data hasil perhitungan sementara dari Model D yang diinput oleh tim pasangan calon, jumlah suara sah yang masuk adalah 1.067.827 atau sekitar 53,83 persen dari total 1.983.406 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Suara tersebut terbagi untuk dua pasangan calon, yakni:
– Iyos Somantri-Zainul (Paslon 1) memperoleh 498.996 suara atau 46,91 persen.
– Asep Japar-Andreas (Paslon 2) memperoleh 568.831 suara atau 53,09 persen.
Jumlah ini belum mencakup suara tidak sah, tetapi tetap mencerminkan rendahnya partisipasi pemilih dalam sejarah Pilkada Sukabumi.
Menanggapi situasi ini, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Demokrat, Jalil Abdillah, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja penyelenggara Pilkada. Menurut Jalil, rendahnya partisipasi ini adalah bukti kegagalan KPU dalam menggerakkan pemilih untuk datang ke TPS meskipun anggaran yang digunakan cukup besar.
“Ini Pilkada dengan partisipasi terendah sepanjang sejarah Sukabumi. KPU gagal memobilisasi pemilih walaupun anggaran yang dikeluarkan besar,” ujar Jalil, Selasa (3/12/2024).
Ia juga menyalahkan partai politik dan para kandidat yang dinilainya kurang aktif dalam menarik minat pemilih. “Parpol dan kandidat juga harus bertanggung jawab karena tidak mampu memotivasi pemilih untuk datang ke TPS,” tambahnya.
Jalil menekankan perlunya perbaikan agar situasi ini tidak terulang di masa depan. “Kalau begini terus, lebih baik kepala daerah dipilih DPRD saja. Sayang anggaran besar jika partisipasi rendah,” tegasnya.
Senada dengan Jalil, pengamat politik Sukabumi, Lidiawati, turut memaparkan sejumlah faktor penyebab rendahnya partisipasi. Salah satunya adalah jadwal pemilihan yang jatuh pada hari kerja. Meski hari pencoblosan ditetapkan sebagai hari libur nasional, banyak warga yang bekerja di luar daerah memilih untuk tidak pulang karena terbatasnya waktu.
“Banyak yang tidak pulang karena harus kembali bekerja keesokan harinya. Waktu yang nanggung membuat mereka memilih absen,” ungkap Lidiawati, yang akrab disapa Teh Lidia.
Namun, menurutnya, masalah ini bisa diminimalisir dengan sosialisasi yang lebih efektif dari penyelenggara Pilkada. Ia menemukan beberapa pemilih baru menerima undangan mencoblos satu atau dua hari sebelum pemilihan, sehingga tidak sempat pulang.
“Jika sosialisasi dilakukan lebih baik, partisipasi bisa meningkat. Ada juga pemilih yang tidak tahu siapa saja kandidat bupati dan wakil bupati. Ini menunjukkan sosialisasi belum maksimal,” tuturnya.
Meski mengkritik sosialisasi yang kurang efektif, Teh Lidia menilai kondisi ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi KPU. “Ini bukan berarti kinerja KPU buruk secara keseluruhan, tetapi ada banyak hal yang harus diperbaiki,” pungkasnya.
Rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Sukabumi 2024 menjadi catatan penting bagi seluruh pihak terkait. Diperlukan sinergi yang lebih baik antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan kandidat untuk memastikan tingkat partisipasi masyarakat kembali meningkat di pemilu mendatang.



