JAEJA.ID – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, bersama Wakil Bupati, Puspawati Husler, menyampaikan pandangannya atas hasil pembahasan Ranperda RPJMD 2025–2029.
Penyampaian pandangan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur pada Kamis (10/7/2025), bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Paruge dan Wakil Ketua II Harisah Suharjo.
Turut hadir pula para anggota DPRD, staf ahli, kepala OPD, pejabat struktural, serta sejumlah perwakilan Forkopimda.
Dalam sambutannya, Irwan menyampaikan bahwa Ranperda tentang RPJMD 2025–2029 telah disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
BACA JUGA: Politisi PKS Dukung Gerakan Tanam Cabai di Luwu Timur, Demi Ketahanan Pangan dan Kendalikan Inflasi
Ia menyebut dokumen RPJMD ini menjadi pijakan penting untuk mewujudkan visi “Luwu Timur Maju dan Sejahtera” dengan tagline “Luwu Timur Juara”.
Bupati Irwan menekankan bahwa implementasi RPJMD akan dituangkan dalam rencana strategis setiap perangkat daerah selama lima tahun ke depan.
Ia mengapresiasi Panitia Khusus RPJMD serta seluruh anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu dan tenaga untuk membahas ranperda tersebut.
“Semoga kerja keras semua pihak menjadi amal jariyah dan membawa manfaat besar bagi masyarakat dan daerah,” harapnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa RPJMD akan menjadi dasar arah kebijakan pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, swasta, desa, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah.
BACA JUGA: Pemprov Sulsel Tolak Keberatan Hukum Terkait Pemberhentian Wakil Ketua I DPRD Lutim
Irwan juga mengajak semua pihak untuk mendukung penuh pelaksanaan RPJMD melalui penguatan kolaborasi dan komunikasi lintas sektor.
Adapun lima arah kebijakan strategis RPJMD 2025–2029 yang menjadi fokus utama pembangunan, yaitu:
1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berdaya saing.
2. Peningkatan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
3. Percepatan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan.
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.
5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, melayani, dan bersih melalui transformasi digital.
