JAEJA.ID – Komisi III DPRD Luwu Timur mengadakan rapat bersama Kepala Bapperida membahas rencana kerja APBD 2026 dan mengevaluasi serapan anggaran tahun 2025.
Dalam forum itu, sejumlah anggota dewan menyoroti transparansi dan kejelasan program, terutama kegiatan fisik yang belum rampung di tahun sebelumnya.
Anggota Komisi III, Erick Strada, meminta rincian seluruh kegiatan disampaikan tertulis.
“Anggaran yang dibelanja harus jelas tempatnya. Kami ingin tahu secara tertulis apa saja kegiatannya,” ujarnya tegas.
BACA JUGA: Pansus I DPRD Luwu Timur Pelajari Sukses BUMD Kutai Kartanegara
“Kami ini mitra, bukan formalitas. Jangan sampai APBD jadi proyek misterius,” kata legislator PDIP itu.
Erick juga mengingatkan agar pelaksanaan program selaras dengan visi Bupati serta tidak mengabaikan tanggung jawab proyek lama.
Anggota lain, Muh Iwan, menekankan pentingnya keterbukaan antara perangkat daerah dan DPRD.
“Jangan sampai nanti muncul kegiatan baru yang tak masuk dalam RKA. Kita ini mitra, bukan lawan,” katanya.
Ia menyinggung pemotongan transfer pusat dan tambahan anggaran Rp200 miliar lebih untuk gaji ASN dan PPPK yang membatasi ruang proyek fisik.
Ketua Komisi III, Muhammad Rivaldi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
BACA JUGA: Firman Udding: Kerja Keras Tim Futsal Luwu Timur Layak Diapresiasi
“Kita perlu pemetaan yang matang agar tidak ada tumpang tindih data di lapangan,” ujarnya. Ia menyoroti sinkronisasi antar-OPD agar program berjalan dengan skema jelas.
Sementara Badawi Alwi mengingatkan agar pemerintah berhati-hati mengalokasikan dana desa.
“Pastikan skemanya jelas sebelum dibahas. Jangan sampai berubah mendadak,” katanya.
Rapat ditutup dengan komitmen DPRD mengawal ketat penyusunan APBD 2026 agar semua kegiatan fisik terencana dan transparan.(kin)
