JAEJA.id – PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID), mencatatkan penjualan perdana bijih nikel dari Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa.
Capaian ini menandai transisi penting proyek dari tahap konstruksi menuju fase operasional yang mulai menghasilkan pendapatan.
Penjualan perdana ini tidak hanya menjadi milestone operasional, tetapi juga langkah strategis dalam proses de-risking proyek, validasi kesiapan sistem produksi, serta penguatan fondasi pertumbuhan jangka panjang perusahaan.
Nikel merupakan komponen utama dalam baterai lithium-ion, khususnya katoda berkadar nikel tinggi untuk kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi.
Di tengah percepatan transisi energi global, permintaan nikel diproyeksikan terus meningkat dalam dekade mendatang.
Sebagai salah satu pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia memegang peran strategis dalam rantai pasok global mineral kritis.
IGP Pomalaa menjadi bagian dari agenda hilirisasi nasional yang mendorong integrasi pertambangan dan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah domestik.
Dengan nilai investasi terintegrasi sekitar Rp74,44 triliun atau setara US$4,43 miliar, proyek ini memperkuat daya saing industri nikel nasional sekaligus memperkokoh posisi Indonesia di pasar global.
Penjualan perdana dimungkinkan melalui aktivasi area oresell di Pit PB5 dan Pit PB1.
Kedua pit tersebut memiliki kapasitas penampungan hingga 4 juta wet metric ton (Mwmt) bijih limonit, memberikan fleksibilitas inventori dan menjamin stabilitas pasokan ke fasilitas pengolahan di Pomalaa.
Director and Chief Project Officer PT Vale Indonesia, Muhammad Asril, menyatakan bahwa aktivasi area oresell menjadi langkah strategis untuk menjaga ritme produksi dan memastikan distribusi material berjalan optimal, sejalan dengan prinsip operational excellence dan praktik pertambangan berkelanjutan.
Memasuki Maret 2026, IGP Pomalaa menargetkan produksi 300.000 ton limonit per bulan atau sekitar 9.677 ton per hari. Strategi ramp-up dilakukan secara disiplin untuk memastikan keberlanjutan operasional.
