JAEJA.ID – Lima fraksi DPRD Luwu Timur menyoroti kebutuhan petani saat menyampaikan pandangan akhir terhadap Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Senin (12/10/2026).
Pembahasan tersebut menekankan pentingnya dukungan produksi, akses permodalan, infrastruktur pertanian, hingga kepastian pasar bagi petani.
Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat melalui Sarkawi Hamid meminta regulasi tersebut menjawab persoalan petani dari hulu hingga hilir.
Puluhan Ribu Rumah Tangga Bergantung pada Pertanian
Data Sensus Pertanian 2023 mencatat Luwu Timur memiliki 40.629 rumah tangga usaha pertanian, menurut Badan Pusat Statistik.
Angka tersebut menunjukkan kebijakan pertanian berpengaruh langsung terhadap kehidupan banyak keluarga dan perekonomian daerah.
“Perlindungan dan pemberdayaan petani harus menjadi perhatian bersama,” ujar Sarkawi dalam pandangan akhir fraksinya.
Ia menilai petani membutuhkan benih, pupuk, alat mesin pertanian, irigasi, jalan usaha tani, serta pendampingan teknis memadai.
Dukungan juga perlu mencakup akses pembiayaan, perlindungan risiko gagal panen, dan pemasaran agar petani memperoleh nilai jual layak.
Regulasi Harus Menghasilkan Manfaat Nyata
Sarkawi mendorong penguatan kelompok tani, koperasi, kemitraan usaha, dan keterlibatan generasi muda dalam pengembangan pertanian.
“Petani membutuhkan dukungan sejak proses produksi hingga pemasaran hasil panen,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur melalui peningkatan produksi, tetapi harus mencerminkan perbaikan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Fraksi GPR juga meminta evaluasi peraturan daerah disertai program jelas, anggaran memadai, serta pelaksanaan terukur.
Pandangan akhir lima fraksi menjadi bagian agenda paripurna DPRD Luwu Timur yang turut membahas penyerahan empat Ranperda lainnya.
DPRD berharap regulasi tersebut memperkuat perlindungan petani sekaligus mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan di Luwu Timur.(kin)
