JAEJA.id – Fraksi NasDem DPRD Luwu Timur menyetujui Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sekaligus menuntut pelaksanaan kebijakan yang terukur.
Sikap tersebut disampaikan Erni Malape dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi DPRD Luwu Timur, Senin (12/10/2026).
Persetujuan itu menjadi langkah awal untuk memperkuat sektor pertanian, yang menopang penghidupan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
Namun, NasDem mengingatkan pemerintah daerah agar regulasi tersebut tidak sekadar menjadi dokumen hukum tanpa dampak nyata bagi petani.
Implementasi Menjadi Penentu
Erni menegaskan, keberhasilan kebijakan bergantung pada keseriusan pemerintah menerjemahkan aturan menjadi program yang dirasakan langsung masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat,” tegas Erni.
Ia juga menyoroti peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur dasar, serta perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Menurut NasDem, perlindungan petani membutuhkan kebijakan yang konsisten, dukungan lintas sektor, serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD.
Fraksi tersebut turut mendorong optimalisasi pendapatan daerah agar pemerintah memiliki dukungan anggaran memadai untuk menjalankan pembangunan.
Lima Fraksi Sampaikan Pendapat
Dalam forum yang sama, lima fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhir terhadap Ranperda Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Selain Erni, penyampaian pendapat dilakukan Sarkawi Hamid, Ambrosius Boroallo, Wahidin Wahid, dan Nurchalis Azis.
NasDem mengapresiasi pemerintah daerah serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan tersebut.
Kini, tantangan berikutnya ialah memastikan regulasi menghadirkan perlindungan, memperkuat usaha pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani Luwu Timur.(kin)
