JAEJA.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu Timur resmi melaporkan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
Laporan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD Luwu Timur, Selasa, 22 Juli 2025.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Peruge serta Wakil Ketua II Harisah Suharjo.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, dan pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Dalam kesempatan tersebut, juru bicara Banggar DPRD Luwu Timur, Alamsyah, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama pembahasan berlangsung.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati, seluruh OPD, dan tim anggaran atas kerja samanya,” ujar Alamsyah di hadapan peserta sidang.
Ia menambahkan, pembahasan Ranperda berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD.
Banggar DPRD kemudian menyampaikan lima rekomendasi utama kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2024.
Pertama, pemerintah daerah diminta meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilakukan agar potensi pajak daerah tergali secara optimal.
“Kinerja aparat pajak harus terus ditingkatkan, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber PAD,” kata Alamsyah.
Kedua, beberapa OPD yang selama ini berhasil mencapai target PAD dinilai perlu mempertahankan performa. Mereka juga diminta untuk terus berinovasi dalam pengelolaan pendapatan.
Ketiga, Banggar menyoroti jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2024 yang mencapai Rp 20,9 miliar. Angka ini dinilai masih cukup besar.
“Silpa harus bisa ditekan, dengan memastikan seluruh anggaran terserap maksimal dalam belanja daerah,” ujar Alamsyah.
Keempat, berdasarkan evaluasi realisasi APBD 2024, terdapat sejumlah OPD yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Menurut Alamsyah, kondisi ini tidak boleh kembali terulang pada tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, OPD diminta bekerja lebih efektif dan tepat sasaran.
Kelima, Banggar DPRD meminta Pemkab Luwu Timur untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai kalender triwulan.
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kegiatan, baik fisik maupun administratif, menjelang akhir tahun anggaran.
“Pelaksanaan kegiatan jangan hanya menumpuk di akhir tahun. Harus tersebar merata sepanjang tahun,” imbuhnya.
Setelah laporan Banggar disampaikan secara resmi, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Luwu Timur.
Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 pun disepakati untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) setelah melalui proses panjang pembahasan.
Persetujuan ini menjadi penanda bahwa evaluasi kinerja keuangan daerah tahun 2024 telah dituntaskan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan rekomendasi Banggar sebagai bahan perbaikan untuk pengelolaan APBD tahun berikutnya.(kin)
