JAEJA.id – Di ruang sidang DPRD Luwu Timur, angka APBD 2025 berubah menjadi bahan evaluasi serius.
Pandangan fraksi-fraksi membuka sejumlah catatan mengenai kemandirian fiskal, belanja pembangunan, serta pemerataan manfaat anggaran.
Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur dengan agenda jawaban bupati atas pandangan fraksi berlangsung di Malili pada Senin, 6 Juli 2026, dipimpin Ketua DPRD Lutim, Ober Datte.
Pemerintah daerah kemudian memberikan jawaban terhadap berbagai kritik yang disampaikan melalui pandangan umum fraksi.
Ketergantungan Fiskal dan SiLPA Menjadi Perhatian
Fraksi PAN menyoroti ketergantungan Luwu Timur terhadap transfer pemerintah pusat yang masih cukup tinggi.
Pemerintah merespons dengan rencana memperkuat PAD melalui pajak, retribusi, aset, dan potensi ekonomi lokal.
Sorotan lain muncul dari Fraksi NasDem mengenai SiLPA 2025 yang mencapai lebih dari Rp21,6 miliar.
Pemerintah menjelaskan, angka tersebut berasal dari beberapa sumber dana yang memiliki karakteristik penggunaannya masing-masing.
Dana tersebut mencakup kas BLUD, BOS, BOK, FKTP, serta kas daerah yang tercatat.
“Catatan ini menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki penyusunan anggaran berikutnya,” jelas Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler membacakan tanggapan bupati.
Belanja Modal dan Pemerataan Pembangunan
Fraksi Golkar turut menyoroti realisasi belanja modal yang baru mencapai 83,33 persen.
Pemerintah berjanji memperbaiki perencanaan, mempercepat pengadaan, dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Sementara itu, Fraksi GPR membawa catatan hasil kunjungan lapangan yang menemukan sejumlah kekurangan pembangunan.
Fraksi PDI Perjuangan kemudian menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi serta pembangunan yang lebih inklusif.
Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban APBD bukan sekadar laporan angka tahunan.
Di baliknya, terdapat pertanyaan besar mengenai efektivitas anggaran dalam menghadirkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, catatan fraksi menjadi bagian penting pengawasan menuju pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel.
