JAEJA.id – Rapat paripurna DPRD Luwu Timur menghadirkan lima sudut pandang ketika pertanggungjawaban APBD 2025 dibahas.
Perbedaan itu terlihat dari isu yang dibawa masing-masing fraksi dalam pandangan akhirnya, Jumat (10/07/2026).
Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan memilih memperluas sorotan dengan membawa sejumlah kegiatan yang sementara bergulir tahun ini.
Sementara PAN, NasDem, dan GPR mempertahankan fokus pada evaluasi pelaksanaan APBD Luwu Timur 2025.
Dua Fraksi Menyoroti Agenda yang Berjalan
Fraksi Golkar menyoroti Program Pandu Juara yang mulai diperkenalkan sejak September 2025.
Perhatian diarahkan pada tata kelola anggaran, BUMDes, BUMDesma, kepatuhan regulasi, serta efektivitas program.
PDI Perjuangan membahas program tersebut lebih rinci dengan menyinggung 33 desa percontohan.
Setiap desa disebut memperoleh alokasi Rp2 miliar dalam implementasi proyek percontohan APBD 2026.
Fraksi itu juga menyinggung pengadaan ambulans melalui CSR PT Vale Indonesia serta kontraksi ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi Luwu Timur tercatat minus 2,31 persen pada triwulan pertama tahun 2026.
Tiga Fraksi Fokus pada APBD 2025
Berbeda dari dua fraksi tersebut, PAN, NasDem, dan GPR menyoroti pelaksanaan APBD 2025.
PAN menekankan efektivitas belanja, pemerataan pembangunan, PAD, infrastruktur, serta tindak lanjut temuan BPK.
NasDem menggarisbawahi penguatan fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.
GPR menyoroti kualitas pembangunan, capaian program, serta pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah.
Perbedaan tersebut menunjukkan bagaimana lima fraksi membaca pertanggungjawaban APBD 2025 melalui sudut pandang masing-masing.
Namun, seluruh pandangan tetap bermuara pada tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik.(kin)
