JAEJA.ID – DPRD Kabupaten Luwu Timur menyoroti dampak nyata minimnya penyuluh pertanian terhadap produktivitas petani dan efektivitas program pangan di desa.
Komisi II DPRD menilai krisis tenaga penyuluh tidak hanya mengancam ketahanan pangan, tetapi juga menurunkan daya saing sektor pertanian daerah.
Hal ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II bersama Dinas Pertanian Luwu Timur, Selasa, 17 Juni 2025.
Rapat berlangsung di ruang Komisi II DPRD dan difokuskan pada evaluasi kinerja penyuluhan serta distribusi tenaga di lapangan.
Anggota Komisi II dari Partai PKS, Firman Udding yang tergabung dalam Fraksi PAN, mengungkapkan bahwa keberadaan penyuluh langsung memengaruhi hasil panen petani.
Ia menyebut penyuluh sebagai mitra utama petani yang tak tergantikan oleh teknologi maupun aplikasi digital pertanian.
“Petani butuh pendamping langsung, bukan hanya modul atau video. Penyuluh menghidupkan praktik pertanian modern,” kata Firman tegas.
Firman juga menekankan pentingnya menempatkan penyuluh sesuai domisili agar mobilisasi lebih efisien dan hemat anggaran operasional.
Menurutnya, waktu tempuh yang jauh kerap membuat penyuluh tidak optimal bekerja di desa binaan mereka.
Ia menyinggung janji pemerintah pusat yang disampaikan Menteri Pertanian tentang perluasan sawah hingga 10 ribu hektare di Luwu Timur.
Firman menyatakan perluasan lahan tidak akan efektif jika tenaga pendamping lapangan masih kosong di banyak wilayah.
“Lahan bertambah, tapi siapa yang dampingi petani? Tanpa penyuluh, kebijakan pusat sulit berdampak langsung,” ujar Firman.
Ia meminta Pemkab Luwu Timur segera menindaklanjuti persoalan ini sebelum pemerintah pusat mengambil alih penuh kebijakan penyuluhan.
Firman juga mengingatkan bahwa ketahanan pangan tidak bisa dicapai jika sektor pendukungnya terus dibiarkan lemah.
Komisi II mendesak pemerintah memprioritaskan penyediaan SDM pertanian sebelum mencanangkan program cetak sawah baru.
Menurut Komisi II, penyuluh juga menjadi jembatan informasi antara petani dan pemerintah dalam menyalurkan bantuan maupun teknologi.
Tanpa penyuluh, banyak program pertanian gagal diterapkan karena petani tidak mendapat pemahaman langsung di lapangan.
Komisi II DPRD menyatakan akan terus mengawasi kebijakan rekrutmen dan penempatan penyuluh di seluruh wilayah Luwu Timur.
Legislator menyebut sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi yang tak boleh diabaikan dalam kebijakan daerah.
Mereka juga mendorong kolaborasi lintas sektor agar upaya peningkatan produksi pangan mendapat dukungan konkret.
DPRD meminta Dinas Pertanian segera menyusun peta kebutuhan penyuluh per kecamatan untuk perencanaan jangka pendek.
Firman mengingatkan bahwa solusi cepat harus diterapkan agar musim tanam selanjutnya tak kembali terganggu.
DPRD Luwu Timur menegaskan komitmennya mendampingi petani melalui kebijakan yang berpihak dan realistis di lapangan.(kin)



