Tanpa penyuluh, banyak program pertanian gagal diterapkan karena petani tidak mendapat pemahaman langsung di lapangan.
Komisi II DPRD menyatakan akan terus mengawasi kebijakan rekrutmen dan penempatan penyuluh di seluruh wilayah Luwu Timur.
Legislator menyebut sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi yang tak boleh diabaikan dalam kebijakan daerah.
Mereka juga mendorong kolaborasi lintas sektor agar upaya peningkatan produksi pangan mendapat dukungan konkret.
DPRD meminta Dinas Pertanian segera menyusun peta kebutuhan penyuluh per kecamatan untuk perencanaan jangka pendek.
Firman mengingatkan bahwa solusi cepat harus diterapkan agar musim tanam selanjutnya tak kembali terganggu.
DPRD Luwu Timur menegaskan komitmennya mendampingi petani melalui kebijakan yang berpihak dan realistis di lapangan.(kin)
