JAEJA.ID — Sekretaris Daerah Luwu Timur, H. Bahri Suli menerima kunjungan kerja Tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan terkait diskusi audit kinerja, di Lounge Ruangan Bupati Luwu Timur, Selasa (16/09/2025).
Diskusi ini berlangsung sebagai bagian dari rangkaian audit kinerja yang dilakukan oleh BPK Sulsel dilingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Luwu Timur sebelum melakukan pertemuan di ruang rapat pimpinan.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, Kabid Pemeriksaan Sulsel 3, Coki Deris Parlin Purba, Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, Andi Juana Fachruddin, Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan, Alamsyah Perkesi, Kepala Bapenda, M. Said, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Chaeruddin Arfah Mustafa.
H. Bahri Suli menyampaikan komitmennya untuk mendukung proses audit kinerja ini sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
“Proses audit ini menjadi refleksi untuk terus memperbaiki sistem kerja dan memastikan seluruh target pendapatan dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu menyampaikan rekomendasi agar pengelolaan keuangan bisa lebih baik ke depan.
“Mengoptimalkan pemungutan pajak MBLB khususnya bagi perusahaan yang memiliki UPK pertambangan, jadi kedepannya mereka akan melakukan pemungutan pengawasan pajak secara ekstensifikasi dan intensifikasi,” ungkap Winner.
Sementara Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Chaeruddin Arfah Mustafa, juga menyampaikan terkait temuan saat ini tidak ada.
Kedatangan BPK RI yang diwakili BPK Sulsel ini, lanjut Chaeruddin, menjadi bentuk kebijakan hal regulasi terkait pengelolaan pendapatan asli Luwu Timur.
“Terkait temuan saat ini tidak ada, mereka langsung pemeriksaan lapangan terkait bagaimana prosedur pekerjaan, bagaimana pola pemungutan pajak maupun retribusi daerah,” ungkap Chaeruddin.
Terakhir, Chaeruddin menyampaikan diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang kontruktif dan mendukung upaya dalam mencapai target pendapatan asli daerah dengan lebih efektif.
