JAEJA.ID – Dalam upaya memperkuat keterlibatan masyarakat lokal di sektor industri tambang, Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur menyerukan agar setiap perusahaan menunjukkan komitmen nyata terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal.
Seruan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama PT Anugrah Mitra Madani (AMM) dan PT Vale Indonesia Tbk, Senin (6/10/2025).
Anggota Komisi III, Erick Estrada, menilai masih ada jarak antara kebijakan perusahaan dengan harapan masyarakat di sekitar area tambang.
Menurutnya, aktivitas investasi yang gencar harus diimbangi dengan keberpihakan terhadap warga lokal dalam hal rekrutmen tenaga kerja.
BACA JUGA: Wahidin Wahid Tegaskan Komitmen Kawal Pupuk Bersubsidi, Dorong Pemanfaatan Pupuk Organik
“Kami ingin melihat perusahaan yang hadir di Luwu Timur tidak hanya mengambil sumber daya, tapi juga memberi kesempatan kerja bagi warga kita sendiri,” ujar Erick.
Ia mengungkapkan, dari hasil kunjungannya ke lapangan, masih sangat sedikit pekerja asal Luwu Timur yang terlibat dalam operasional PT AMM di Sorowako.
Kondisi itu, katanya, menimbulkan kesan bahwa proses rekrutmen belum sepenuhnya membuka ruang bagi masyarakat daerah.
Menurut Erick, perusahaan semestinya menempatkan tenaga kerja lokal sebagai prioritas utama, baik pada posisi lapangan maupun administrasi, agar manfaat ekonomi dari kehadiran industri dapat dirasakan lebih luas.
BACA JUGA: DPRD Lutim Harap Industri Besar Jadi Mitra Strategis UMKM Daerah
“Saya bahkan tidak mengenal satu pun pekerja dari daerah kita di lokasi tersebut. Ini artinya masih banyak yang perlu dibenahi,” tuturnya.
Selain menyoroti persoalan tenaga kerja, Komisi III juga mendorong perusahaan untuk memperkuat program tanggung jawab sosial (CSR) yang bersifat jangka panjang, terutama di bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pemuda setempat.
Erick menegaskan, DPRD tidak hanya berperan melakukan pengawasan, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara dunia industri dan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi yang sehat antara perusahaan dan pemerintah daerah akan menciptakan iklim investasi yang produktif dan berkeadilan.
