JAEJA.ID — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan sertifikat lahan bagi warga Trans Mahalona. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), Masdin, melalui siaran live streaming platform resmi Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, bertempat di Aula Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, Sabtu (18/10/2025).
Dalam sambutannya, Masdin menyampaikan bahwa sebanyak 293 sertifikat telah dialokasikan untuk masyarakat di kawasan Mahalona Raya. Ia menegaskan bahwa program ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum atas lahan yang selama ini dikelola warga.
“Kawasan Mahalona Raya ini menjadi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Menjaga ketertiban dan keamanan daerah kita adalah tanggung jawab bersama,” ujar Masdin.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah bekerja maksimal dalam proses penerbitan sertifikat tersebut. Masdin berharap program sertifikasi ini dapat terus berjalan dan menjadi bagian dari kesuksesan transformasi transmigrasi di Luwu Timur.
“Saya berharap BPN tidak bosan membantu warga kami, karena program ini sangat membantu. Marilah kita sukseskan transformasi transmigrasi dengan semangat gotong royong sehingga kawasan Trans Mahalona dapat menjadi contoh keberhasilan di Kabupaten Luwu Timur,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Luwu Timur, Kamal Rasyid, menjelaskan bahwa pembagian sertifikat akan dilakukan merata di seluruh desa transmigrasi. Ia menyebut bahwa secara nasional terdapat 150 kawasan transmigrasi, dan Mahalona termasuk dalam tiga kawasan yang secara serentak menyerahkan sertifikat pada tahun ini.
“Penantian ini sudah berlangsung sejak 2008, dan Alhamdulillah tahun 2025 masyarakat akhirnya menerima sertifikat. Kami berharap sertifikat ini dapat dimanfaatkan secara bijak, terutama untuk meningkatkan usaha dan pendapatan,” jelas Kamal.
Kamal juga menyampaikan bahwa Kementerian menghadirkan Program Patriot dari IPB untuk membantu mengidentifikasi potensi ekonomi lahan di kawasan Mahalona.
Di sisi lain, Kepala Desa Libukan Mandiri, Sahril T, turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan pusat atas pemenuhan hak masyarakat desa.
“Terima kasih karena telah memperjuangkan hak-hak masyarakat kami. Untuk warga, jagalah sertifikat yang diterima hari ini, dan bagi yang belum menyelesaikan PBB sejak 2023 hingga 2025 agar segera dilunasi,” pesannya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Transmigrasi RI Analis Hukum Ahli Muda Imam Prabowo, Camat Towuti Amri Mustari, Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Rakhsan, Ketua BPD Libukan Mandiri, Tim Ekspedisi Patriot IPB, serta warga penerima sertifikat.
