JAEJA.id – Senin pagi, 27 April 2026, di halaman Kantor Bupati Luwu Timur di Malili dipenuhi barisan ASN dari berbagai tingkatan. Dari pejabat eselon hingga staf, semua berdiri rapi dalam suasana khidmat memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026.
Di tengah suasana itu, Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirade, berdiri sebagai pembina upacara, membawa pesan yang menekankan satu hal penting: kolaborasi.
Upacara berlangsung tertib, menjadi momentum refleksi perjalanan panjang otonomi daerah di Indonesia.
Tahun ini, peringatan Otda mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal sekaligus mendukung arah pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Ramadhan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian.
Pesan yang disampaikan tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi pengingat bahwa otonomi daerah adalah instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Otonomi daerah adalah instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Ramadhan saat membacakan sambutan tersebut di hadapan peserta upacara.
Suasana upacara terasa lebih dari sekadar formalitas. Di balik barisan ASN yang berdiri tegak, tersirat pesan tentang tanggung jawab besar pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan yang diberikan pusat.
Otonomi daerah, yang telah berjalan selama 30 tahun, kini dituntut tidak hanya berjalan, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.
Kolaborasi Jadi Kunci Arah Pembangunan Daerah
Dalam sambutannya, Sekda Luwu Timur menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja.
Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Tanpa koordinasi dan kolaborasi yang baik, tujuan pembangunan nasional tidak akan tercapai secara optimal,” tegas Sekda Ramadhan.
Menurutnya, integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, serta penguatan kemandirian fiskal menjadi faktor penting yang harus terus diperkuat.
Pemerintah daerah, kata dia, tidak boleh hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga harus mampu menjadi motor inovasi dan solusi di tingkat lokal.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari ketahanan pangan, perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi digital, pemerintah daerah dituntut untuk lebih adaptif.
Kebijakan yang diambil harus responsif dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah daerah harus mampu menghadirkan kebijakan yang responsif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Ramadhan dalam sambutannya.
Pesan ini seolah menjadi pengingat bahwa otonomi daerah bukan hanya tentang kewenangan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik.
Lebih jauh, Sekda juga mengajak seluruh jajaran ASN di Luwu Timur untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah dengan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan harus berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Mari kita jadikan otonomi daerah sebagai sarana untuk menghadirkan pelayanan terbaik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri,” pungkasnya.(kominfo-sp)



