JAEJA.id – Di balik pembangunan daerah yang maju, ada satu hal yang sering luput dari perhatian: data.
Padahal, dari data yang akurat, pemerintah bisa membaca arah ekonomi, melihat peluang usaha, hingga menentukan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Kesadaran itu yang mendorong PT Vale Indonesia mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Luwu Timur untuk ikut aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Perusahaan menilai sensus ini menjadi langkah penting untuk memetakan kondisi riil dunia usaha di daerah.
Head of External Relations PT Vale Indonesia, Yusri Yunus, mengatakan keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk sektor swasta dan pelaku UMKM.
“Data yang akurat menjadi navigasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen perusahaan dan pelaku usaha untuk proaktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Yusri.
Peta Ekonomi dan Peluang Usaha Daerah
Menurut Yusri, hasil sensus nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi, investasi, hingga pengembangan sektor usaha di Luwu Timur.
Dengan data yang tepat, arah pembangunan dinilai bisa lebih terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ajakan serupa juga datang dari Ketua Himpunan Pengusaha Sorowako (HIPSO) Luwu Timur, Iwan Usman.
Ia meminta seluruh pelaku usaha memberikan data yang jujur dan lengkap selama proses sensus berlangsung.
“Hasil sensus ini juga penting untuk melihat peta peluang usaha dan potensi bisnis di Luwu Timur. Partisipasi pelaku usaha hari ini akan menentukan iklim usaha yang lebih maju ke depan,” kata Iwan.
Sementara itu, Kepala BPS Luwu Timur, Abdullah Pannu, menegaskan keterlibatan dunia usaha menjadi faktor penting dalam menghasilkan data ekonomi yang valid dan berkualitas.
Menurutnya, SE2026 akan memotret perkembangan berbagai sektor usaha mulai dari UMKM, perdagangan, jasa, hingga industri.
“Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.
