JAEJA.id – Fraksi GPR DPRD Luwu Timur meminta pemerintah memperkuat anggaran pendidikan dalam perubahan APBD 2026.
Permintaan itu muncul setelah fraksi menemukan sejumlah fasilitas sekolah yang dinilai belum memadai bagi siswa.
Juru bicara Fraksi GPR, Imanuddin, menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur.
Rapat berlangsung Jumat, 4 September 2026, membahas pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.
GPR menilai pemerintah perlu kreatif menggali pendapatan daerah sekaligus memastikan anggaran memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur disebut perlu memperoleh perhatian dalam perubahan anggaran tahun berjalan tersebut.
Dari hasil kunjungan, GPR menemukan persoalan fasilitas pendidikan, terutama minimnya mebeler pada sejumlah satuan pendidikan daerah.
“Minimnya mebeler terjadi hampir di seluruh sekolah yang kami kunjungi,” ungkap Imanuddin dalam rapat paripurna tersebut.
Selain perabot sekolah, GPR meminta pemerintah memperhatikan rehabilitasi serta pembangunan ruang kelas sesuai kondisi masing-masing sekolah.
Prioritas pembangunan dinilai perlu mempertimbangkan kondisi bangunan sekaligus jumlah siswa pada setiap satuan pendidikan terkait.
Menurut GPR, perhatian terhadap pendidikan perlu diwujudkan melalui dukungan anggaran dan perbaikan fasilitas secara nyata.
“Pemerintah daerah dituntut cerdas dan kreatif dalam menghasilkan serta mengelola sumber-sumber pendapatan,” ujarnya.
GPR kemudian menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk pembahasan pada tahap berikutnya.
Fraksi tersebut berharap pembahasan menghasilkan anggaran lebih merata sehingga manfaat pembangunan dirasakan langsung masyarakat Luwu Timur.(kin)
