JAEJA.id – Fraksi PAN DPRD Luwu Timur meminta perubahan APBD 2026 memperkuat kebutuhan dasar masyarakat daerah.
Fasilitas sekolah, irigasi pertanian, jalan, hingga layanan air bersih dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah setempat.
Juru bicara Fraksi PAN, Abdul Halim, menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur.
Rapat tersebut berlangsung Jumat, 4 September 2026, dengan agenda pembahasan perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
PAN menilai perubahan APBD tidak boleh hanya memindahkan anggaran atau menyesuaikan pos belanja yang tersedia.
Sebaliknya, perubahan anggaran harus memperbaiki program yang belum optimal sekaligus memperkuat pelayanan publik bagi masyarakat.
Abdul Halim juga meminta pemerintah memperluas sumber pendapatan tanpa menambah beban masyarakat kecil melalui kebijakan baru.
Peningkatan PAD dinilai dapat dilakukan dengan memperluas basis penerimaan, memperbaiki pemungutan, serta mengoptimalkan aset daerah.
PAN turut menyoroti sekolah Desa Tawakua yang terdampak longsor pada 2025 dan belum diperbaiki sampai sekarang.
“Sekolah yang tahun 2025 di Desa Tawakua mengalami longsor sampai hari ini belum dikerjakan,” kata Abdul Halim.
Sektor pertanian juga menjadi perhatian melalui usulan pembangunan irigasi pompa, jalan usaha tani, serta bantuan alat pertanian.
PAN meminta dukungan tersebut disertai akses pembiayaan, teknologi, kepastian pasar, pengolahan hasil, dan penguatan kelembagaan petani.
Kebutuhan infrastruktur dasar lainnya mencakup jalan, jembatan, drainase, sanitasi, air bersih, serta irigasi berbagai wilayah.
Terkait layanan air bersih, PAN meminta penetapan tarif mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan secara bersamaan.
Fraksi PAN juga meminta pemerintah menjelaskan penggunaan SILPA perubahan APBD 2026 secara terbuka kepada masyarakat.
Dalam dokumen perubahan APBD, SILPA tercatat sebesar Rp21,64 miliar dan perlu dijelaskan pemanfaatannya secara transparan.
“Jangan sampai uang rakyat tersedia, tetapi program yang seharusnya dinikmati rakyat tidak terlaksana,” tegasnya.
