JAEJA.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur mendesak pemerintah mengevaluasi program APBD 2026 yang belum maksimal.
Langkah tersebut dinilai penting agar perubahan APBD tidak sekadar menambah anggaran, tetapi mempercepat pembangunan masyarakat.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Harisal, menyampaikan tuntutan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur.
Rapat paripurna tersebut berlangsung pada Jumat, 4 September 2026, dengan pembahasan perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
Menurut PDIP, pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab program dalam APBD pokok 2026 belum terlaksana secara maksimal.
Evaluasi juga harus mencakup hambatan birokrasi, kapasitas teknis organisasi perangkat daerah, perencanaan, serta kondisi sosial ekonomi.
Program yang terkendala diminta dijadwalkan ulang secara realistis agar pekerjaan tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.
PDIP mengingatkan penumpukan pekerjaan berpotensi memengaruhi kualitas pembangunan dan membuat penggunaan anggaran menjadi kurang efisien.
Karena itu, pemerintah diminta memprioritaskan kegiatan mendesak yang memberikan manfaat langsung bagi kebutuhan masyarakat Luwu Timur.
Pengawasan belanja juga dinilai perlu diperkuat melalui koordinasi pemerintah, DPRD, serta Inspektorat dalam pelaksanaannya.
PDIP menilai perubahan anggaran harus memiliki alasan jelas, urgensi kuat, dan indikator keberhasilan yang terukur.
“Anggaran bukan hanya dokumen keuangan, tetapi juga instrumen politik dan instrumen manajemen,” ujar Harisal.
PDIP meminta hasil evaluasi APBD pokok menjadi dasar perubahan anggaran 2026 agar manfaatnya dirasakan masyarakat secara nyata.(kin)
