JAEJA.id – Meski menerima pertanggungjawaban (Pj) APBD 2025, Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur mengingatkan pentingnya setiap anggaran memberi dampak nyata.
Pesan tersebut disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi Golkar terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Luwu Timur tahun 2025.
Juru bicara Fraksi Golkar Wahidin Wahid menyatakan menerima Ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan mengenai tata kelola keuangan daerah.
Fraksi Golkar menilai APBD harus dikelola transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif juga disebut menjadi modal penting memperbaiki pengelolaan anggaran.
Program PANDU JUARA turut mendapat perhatian karena dinilai memiliki potensi menggerakkan ekonomi desa.
Penguatan kelembagaan usaha, kapasitas masyarakat, serta BUMDes menjadi bagian penting pelaksanaan program tersebut.
Fraksi Golkar mengingatkan seluruh implementasi harus mematuhi regulasi dan prinsip tata kelola yang baik.
Belanja Modal dan Evaluasi Anggaran Jadi Sorotan
Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah memperbaiki perencanaan belanja modal sejak awal tahun anggaran.
Penyelesaian dokumen teknis, pengadaan, serta monitoring program dinilai perlu dilakukan secara lebih optimal.
Langkah tersebut diharapkan membuat pembangunan berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Evaluasi berkelanjutan diharapkan mencegah kekurangan pelaksanaan APBD kembali terulang,” ujar Wahidin.
Fraksi Golkar berharap pengesahan Ranperda menjadi momentum memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dengan begitu, setiap rupiah APBD diharapkan mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur.(kin)
