JAEJA.id – Di tengah tekanan ekonomi yang semakin terasa, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah bergerak lebih cepat.
Fraksi tersebut mendorong penguatan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan desa di Kabupaten Luwu Timur.
Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sukasman, dalam rapat paripurna DPRD.
Meski menyampaikan pendapat akhir terkait pertanggungjawaban APBD 2025 Luwu Timur, Fraksi PDIP justru banyak menyoroti kinerja pemerintah di tahun 2026 ini.
Sukasman menyebut ekonomi Luwu Timur pada 2026 mengalami kontraksi sebesar minus 2,31 persen.
Menurutnya, perlambatan tersebut dipengaruhi persoalan hukum dan tekanan ekonomi global terhadap sektor pertambangan.
Situasi itu dinilai membutuhkan kebijakan adaptif untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta investor daerah.
“Jika tidak segera diantisipasi, kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan investor,” ujar Sukasman.
Pemerintah juga diminta memastikan efisiensi anggaran tidak mengurangi dampak berbagai program sosial masyarakat.
Pemerataan Dana Desa Jadi Sorotan
Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti bantuan dana desa senilai Rp2 miliar yang belum merata.
Program tersebut baru menjangkau 33 dari total 125 desa di Kabupaten Luwu Timur.
Dengan label ‘Pandu Juara’ yang baru dirilis pada akhir 2025, Sukasman meminta pemerintah memperhatikan asas pemerataan agar seluruh desa memperoleh kesempatan pembangunan.
Ia juga mendorong penguatan BUMDes dan BUMDesma melalui perencanaan, audit, serta pendampingan berkelanjutan.
“Seluruh proses diperlukan agar BUMDes dan BUMDesma menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat,” katanya.
Selain itu, F-PDIP juga menyoroti pengelolaan CSR yang direalisasikan tahun 2026, harus transparan, akuntabel, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat terdampak.
Fraksi PDI Perjuangan berharap ekonomi daerah, pembangunan desa, dan tata kelola program diperkuat.(kin)
