Jaeja.id
Senin, 23 November 2026
  • News
  • Edukasi
  • Historia
  • Cek Fakta
  • Kolom
  • Arena
No Result
View All Result
  • News
  • Edukasi
  • Historia
  • Cek Fakta
  • Kolom
  • Arena
No Result
View All Result
Jaeja.id
No Result
View All Result
Home News

Soal Lahan PSN Laoli, Pemkab Luwu Timur: Mayoritas Warga Sudah Menerima Santunan

adminsuper by adminsuper
29 Juli, 2026
in News
0 0
0
Lahan Pemkab Luwu Timur di Dusun Laoli yang akan dijadikan kawasan PSN.

Lahan Pemkab Luwu Timur di Dusun Laoli, Desa Harapan yang digugat sejumlah warga ke PTTUN Makassar.

Share on FacebookShare on XShare on Whatsapp

JAEJA.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur menyatakan bahwa mayoritas masyarakat terdampak penyediaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Indonesia Huali Industry Park (IHIP) di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, telah menerima santunan.

Menurut pemerintah, persoalan yang masih tersisa bukan lagi pada proses pendataan atau penetapan masyarakat terdampak, melainkan perbedaan pendapat mengenai besaran nilai santunan.

Penjelasan tersebut disampaikan Pemkab Luwu Timur dalam surat klarifikasi dan tanggapan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tertanggal 14 Juli 2026.

Surat itu merupakan jawaban atas pengaduan yang diajukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar terkait proses penyediaan lahan kawasan industri di Laoli.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah memaparkan bahwa berdasarkan hasil pendataan Tim Terpadu, terdapat 116 masyarakat terdampak yang masuk dalam mekanisme Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK).

Dari jumlah tersebut, 86 orang telah menerima santunan yang diberikan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Sementara 30 orang belum menerima santunan karena belum menyetujui besaran nilai yang ditetapkan melalui penilaian independen tersebut.

“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses PDSK telah berjalan dan sebagian besar masyarakat telah memperoleh penyelesaian melalui mekanisme yang disediakan,” kata Kabag Pemerintahan Pemkab Luwu Timur, Andi Muhammad Reza.

Nilai Santunan Ditentukan Penilai Independen

Reza menjelaskan bahwa besaran santunan tidak ditentukan secara sepihak oleh pemerintah maupun pihak perusahaan.

Nilai santunan dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang melakukan penilaian terhadap tanaman, bangunan, dan objek lain yang berada di atas lahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil penilaian itu kemudian menjadi dasar musyawarah dengan masyarakat terdampak.

Bagi masyarakat yang menyetujui hasil penilaian, pembayaran santunan dilakukan secara langsung.

“Nah, untuk masyarakat yang belum menyetujui besaran nilai tersebut, pemerintah menempuh mekanisme konsinyasi, yakni menitipkan uang santunan melalui Pengadilan Negeri Malili sesuai prosedur hukum yang berlaku,” terang Reza.

Pemerintah: Hak Masyarakat Tetap Dilindungi

Dalam suratnya, Pemkab Luwu Timur menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan terhadap hasil penilaian.

Pemerintah menyebut mekanisme PDSK sejak awal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti proses pendataan, menyampaikan tanggapan terhadap hasil verifikasi, mengikuti musyawarah, menerima atau menolak santunan, hingga menempuh jalur hukum apabila tidak mencapai kesepakatan.

Karena itu, menurut pemerintah, konsinyasi bukan merupakan bentuk pengabaian hak masyarakat, melainkan mekanisme hukum yang disediakan ketika pembayaran santunan belum dapat diterima oleh pihak yang berhak.

Bantah Klaim Tidak Ada Penyelesaian

Reza juga menggunakan data tersebut untuk menjawab kesan yang berkembang bahwa penyediaan lahan dilakukan tanpa penyelesaian terhadap masyarakat terdampak.

Pemerintah menyatakan sebagian besar masyarakat yang memenuhi kriteria dalam mekanisme PDSK telah menerima santunan.

Sementara persoalan yang masih berlangsung berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai besaran nilai santunan, bukan karena pemerintah tidak menyediakan mekanisme penyelesaian.

“Surat klarifikasi itu merupakan tanggapan resmi Pemkab Luwu Timur terhadap empat pokok pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM,” kata Reza.

Termasuk mengenai dugaan ancaman penggusuran, konsultasi dengan masyarakat, perlindungan hak atas tempat tinggal, serta komitmen pemerintah dalam menghormati hak asasi manusia selama proses penyediaan lahan untuk PSN berlangsung.(kin)

Tags: laolipemkab luwu timurProyek Strategis Nasional
Previous Post

Pengosongan Lahan Laoli, Pemkab Lutim Jelaskan Mengapa Istilah Penggusuran Dinilai Tidak Tepat

Next Post

Wabup Lutim Ikuti Raker dan RDPU Komisi II DPR RI, Bahas Reformulasi Fiskal Daerah

Next Post
Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler bersama sejumlah pejabat terkait mengikuti Raker dan RDPU reformulasi kebijakan fiskal daerah, di ruang rapat Bupati Lutim, Malili, Kamis (30/7/2026). Foto: Warta Lutim

Wabup Lutim Ikuti Raker dan RDPU Komisi II DPR RI, Bahas Reformulasi Fiskal Daerah

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERPOPULER

  • Sekda Luwu Timur, Ramadhan Pirade menjelaskan maksud surat Mensesneg yang banyak disalah artikan public sebagai cuti Bersama pada 18 Agustus 2026.

    Heboh Surat Mensesneg 18 Agustus Cuti Bersama, Sekda Luwu Timur Jelaskan Fakta Sebenarnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Terbesar di Sulsel, Bupati Lutim Cup Domino 2026 Siapkan Hadiah Rp400 Juta

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 22 Atlet Taekwondo Lutim Lolos Porprov Sulsel 2026, Ini Daftar Namanya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Klasemen Terbaru Medali Porprov Sulsel 2026, Luwu Timur Bertahan di Peringkat 4

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 3 Peringatan Keras Bupati Irwan Buat CPNS dan PPPK yang Baru Terima SK

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Recent Posts

  • Patroli Hutan Mahalona, Polres Luwu Timur Pasang Papan Peringatan Karhutla
  • Bupati Luwu Timur Dorong BKPRMI Perluas Program hingga Pemberdayaan Masyarakat
  • Jumat Keliling di Towuti, Kapolres Luwu Timur Bangun Komunikasi Langsung dengan Masyarakat
  • Fakta Persidangan PTTUN: Saksi Gugurkan Klaim Penggugat Kuasai Lahan Laoli Sejak 1998
  • Medali Emas Catur Dianulir, Luwu Timur Batal Finis Kelima Gegara Kesalahan Input Wasit

Recent Comments

  1. Hasil Survei Pilkada Luwu Timur September 2024: Petahana Lemah di Semua Segmen - Jaeja.id mengenai 4 Siswi SDN 169 Bayondo Raih 4 Medali di Turnamen Taekwondo Antar Pelajar se-Luwu Raya
  2. 4 Siswi SDN 169 Bayondo Raih 4 Medali di Turnamen Taekwondo Antar Pelajar se-Luwu Raya - Jaeja.id mengenai Demi Pemerataan Pembangunan di Luwu Timur, IBAS-Puspa Programkan Rp2 Miliar per Desa
Jaeja.id

© 2024 JAEJA.ID

JAEJA.ID - Jurnal Edukasi dan Sejarah

  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber

Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • News
  • Edukasi
  • Historia
  • Cek Fakta
  • Kolom
  • Arena

© 2024 JAEJA.ID