JAEJA.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur menyatakan bahwa mayoritas masyarakat terdampak penyediaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Indonesia Huali Industry Park (IHIP) di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, telah menerima santunan.
Menurut pemerintah, persoalan yang masih tersisa bukan lagi pada proses pendataan atau penetapan masyarakat terdampak, melainkan perbedaan pendapat mengenai besaran nilai santunan.
Penjelasan tersebut disampaikan Pemkab Luwu Timur dalam surat klarifikasi dan tanggapan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tertanggal 14 Juli 2026.
Surat itu merupakan jawaban atas pengaduan yang diajukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar terkait proses penyediaan lahan kawasan industri di Laoli.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah memaparkan bahwa berdasarkan hasil pendataan Tim Terpadu, terdapat 116 masyarakat terdampak yang masuk dalam mekanisme Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK).
Dari jumlah tersebut, 86 orang telah menerima santunan yang diberikan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Sementara 30 orang belum menerima santunan karena belum menyetujui besaran nilai yang ditetapkan melalui penilaian independen tersebut.
“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses PDSK telah berjalan dan sebagian besar masyarakat telah memperoleh penyelesaian melalui mekanisme yang disediakan,” kata Kabag Pemerintahan Pemkab Luwu Timur, Andi Muhammad Reza.
Nilai Santunan Ditentukan Penilai Independen
Reza menjelaskan bahwa besaran santunan tidak ditentukan secara sepihak oleh pemerintah maupun pihak perusahaan.
Nilai santunan dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang melakukan penilaian terhadap tanaman, bangunan, dan objek lain yang berada di atas lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil penilaian itu kemudian menjadi dasar musyawarah dengan masyarakat terdampak.
Bagi masyarakat yang menyetujui hasil penilaian, pembayaran santunan dilakukan secara langsung.
“Nah, untuk masyarakat yang belum menyetujui besaran nilai tersebut, pemerintah menempuh mekanisme konsinyasi, yakni menitipkan uang santunan melalui Pengadilan Negeri Malili sesuai prosedur hukum yang berlaku,” terang Reza.
