JAEJA.id – Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler mengikuti secara virtual Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI yang membahas reformulasi kebijakan fiskal daerah, di ruang rapat Bupati Lutim, Malili, Kamis (30/7/2026).
Turut mendampingi Wabup Luwu Timur, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aini Endis Anrika, serta para pejabat terkait lainnya.
Rapat tersebut membahas sejumlah agenda penting, di antaranya remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pembahasan ini untuk memastikan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan optimal, terutama di tengah tantangan dan tekanan ekonomi global.
Raker dan RDPU Komisi II DPR RI ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri RI, Sekjen Kemendagri, para Dirjen di lingkup Kemendagri, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Ketua APKASI, Ketua Umum APPSI, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, serta diikuti secara virtual oleh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
Dalam arahannya, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk menyerap berbagai persoalan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mencari solusi yang tepat.
“Kesempatan ini kami manfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi, keluhan, dan persoalan dari daerah, guna dicarikan solusi bersama,” terangnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ke depan daerah akan diklasifikasikan berdasarkan kemampuan fiskalnya.
Selain itu, Komisi II DPR RI juga menyoroti perlunya penguatan kebijakan terkait pajak daerah, retribusi, serta berbagai instrumen lain yang dapat mendorong peningkatan PAD.
Melalui forum tersebut, Wabup Puspawati dan jajaran turut menyimak dan mengikuti jalannya pembahasan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan fiskal yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Puspawati menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperkuat hubungan fiskal pusat dan daerah.
