JAEJA.ID – Bupati Luwu Timur Irwan Bahri Syam, menerima audiensi Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Palopo, Yogie Kashogi bersama jajaran, Rabu (23/07/2025) di lounge Kantor Bupati Luwu Timur.
Turut hadir Plt Kepala Dinas Kominfo-SP Lutim, Muhammad Safaat DP, dan Kabag Prokopim Setda Luwu Timur, Agus Thobrani.
Pertemuan ini membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya rencana penyediaan tempat layanan pembuatan paspor di Luwu Timur dan pembangunan pos jaga imigrasi di wilayah perbatasan yang rawan dilintasi imigran ilegal.
Irwan Bachri Syam menyambut positif inisiatif tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung upaya peningkatan pelayanan publik di bidang keimigrasian.
Ia menilai, keberadaan tempat layanan paspor di Luwu Timur akan sangat membantu masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh ke Palopo atau daerah lain.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Imigrasi Palopo ini. Pemerintah daerah akan menyiapkan lokasi yang representatif, tidak hanya untuk layanan paspor, tetapi juga untuk ke depan menjadi Kantor Imigrasi Luwu Timur,” ujar Bupati Irwan.
Lebih lanjut, Bupati Irwan juga menegaskan pentingnya pembangunan pos imigrasi di kawasan perbatasan sebagai langkah preventif terhadap masuknya imigran gelap.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Palopo, Yogie Kashogi, menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu pihaknya telah menangani kasus imigran ilegal asal Tiongkok yang masuk ke wilayah Luwu Timur melalui jalur laut dari Morowali.
“Baru-baru ini kami mendeportasi imigran asal China yang masuk ke Luwu Timur lewat kapal penyeberangan dari Morowali. Ini menjadi sinyal penting bahwa pengawasan di perbatasan harus diperkuat,” ungkap Yogie.
Yogie pun berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah agar pembangunan kantor dan pos jaga imigrasi di Luwu Timur segera terwujud.
Menurutnya, kehadiran fasilitas tersebut sangat vital untuk menjaga keamanan wilayah dan menekan potensi pelanggaran keimigrasian, terutama dari wilayah perbatasan.
Audiensi ini menjadi langkah awal sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam memperkuat pelayanan publik sekaligus menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman migrasi ilegal. (kominfo-sp)
