JAEJA.ID — Anggota DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penguatan sektor pertanian, terutama pada tahap pascapanen yang dinilainya masih menjadi persoalan utama petani. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti audiensi Komisi II DPRD Lutim dengan Perum Bulog di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Pertemuan juga dihadiri perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Luwu Timur.
Sarkawi menjelaskan bahwa petani masih kesulitan mengelola gabah, terutama saat musim hujan karena minimnya fasilitas pengering (dryer). Selain itu, jumlah penggilingan padi modern di daerah juga sangat terbatas. Kondisi ini membuat kualitas gabah menurun dan harga jual ikut tertekan. Padahal, produksi gabah Luwu Timur mencapai 160.000 ton per musim, sementara kapasitas penggilingan lokal hanya sekitar 48.000 ton.
“Petani kita selalu rugi saat musim hujan karena tidak ada dryer yang cukup. Kalau ada penggilingan modern, kualitas gabah bisa terjaga dan harga stabil,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, DPRD Lutim menyampaikan dua usulan penting melalui surat resmi Bupati Irwan Bachri Syam, yaitu pembangunan Gudang Bulog berkapasitas 10.000–20.000 ton dan pengadaan lima unit penggilingan padi modern lengkap dengan fasilitas dryer. Usulan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan gabah tetap bisa diproses meski cuaca buruk.
Sarkawi menilai tanpa fasilitas pascapanen yang memadai, Luwu Timur hanya akan menjadi pemasok gabah mentah bagi daerah lain, sementara nilai tambah ekonominya dinikmati pihak luar. “Kalau gabah terus dibawa keluar, petani tidak dapat keuntungan maksimal. Kita ingin industri pengolahan tumbuh di Lutim,” ujarnya.
Audiensi ini diterima langsung oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq, yang menyatakan siap menindaklanjuti kajian teknis dari usulan tersebut.
Sarkawi menegaskan bahwa persoalan pascapanen adalah isu mendasar yang harus segera diselesaikan agar petani memiliki posisi tawar lebih baik. Ia memastikan DPRD Lutim akan terus mengawal usulan tersebut hingga terealisasi. “Ini bukan hanya soal harga gabah, tetapi masa depan ekonomi daerah dan stabilitas pangan,” pungkasnya.
