JAEJA.id – Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PWI Luwu Timur mulai memantik perhatian. Mantan Sekretaris PWI Luwu Raya, Dedy Ariyanto, mempertanyakan proses pembentukan Pokja tersebut yang dinilai berlangsung tanpa koordinasi terbuka dengan struktur organisasi sebelumnya.
Menurut Dedy, pembentukan Pokja PWI Lutim terkesan dilakukan secara tertutup dan mendadak.
Ia menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di internal organisasi wartawan itu.
”Kenapa pembentukan Pokja Lutim ini dilakukan seperti operasi intelijen? Sangat rapi, sangat rahasia, dan tiba-tiba saja jadi. Ini bukan lagi soal pengembangan profesi di Luwu Timur, tapi ini adalah pencaplokan wilayah demi kepentingan segelintir elite di Sulsel yang haus suara!” tegas Dedy dalam keterangannya.
Ia juga menyinggung bahwa Luwu Timur selama ini masih berada dalam lingkup koordinasi PWI Luwu Raya.
Karena itu, menurutnya, komunikasi dengan pengurus sebelumnya semestinya dilakukan sebelum pembentukan Pokja baru diputuskan.
Dugaan Kepentingan Politik Organisasi
Dedy menduga ada kepentingan tertentu di balik pembentukan Pokja tersebut menjelang Konferensi PWI Sulawesi Selatan 2026.
Meski begitu, ia berharap polemik ini bisa diselesaikan secara organisasi dan sesuai aturan yang berlaku.
Ia meminta PWI Sulsel membuka proses pembentukan Pokja secara lebih transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan anggota maupun publik.
“Kalau memang tujuannya untuk pengembangan organisasi, tentu harus dilakukan terbuka dan melibatkan semua pihak terkait,” katanya.
Selain itu, Dedy juga meminta PWI Pusat turun tangan untuk meninjau kembali legalitas pembentukan Pokja PWI Luwu Timur.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar tidak muncul konflik berkepanjangan di tubuh organisasi.
Seruan Jaga Marwah Organisasi
Di akhir pernyataannya, Dedy mengajak wartawan di Luwu Timur dan Sulawesi Selatan tetap menjaga marwah organisasi profesi dan tidak terjebak dalam kepentingan politik internal.
Ia berharap dinamika yang terjadi dapat menjadi momentum pembenahan organisasi agar lebih transparan, profesional, dan mengutamakan kepentingan anggota.
