JAEJA.id – Ruang paripurna DPRD Luwu Timur menjadi saksi ketika arah fiskal daerah 2027 mulai menemukan bentuk.
Legislatif dan eksekutif sepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 tercapaisetelah pembahasan anggaran berlangsung cukup intensif sebelumnya.
Rapat Paripurna yang berlangsung Rabu, 5 Agustus 2026, menjadi tahapan penting menuju penyusunan RAPBD Luwu Timur mendatang.
Anggaran Besar, Tantangan Juga Menanti
Dokumen kesepakatan mencatat pendapatan daerah 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,213 triliun, sementara belanja menyentuh Rp2,263 triliun.
Dengan komposisi tersebut, pemerintah daerah mencatat defisit anggaran sekitar Rp49,19 miliar dalam rancangan fiskal tahun mendatang.
Ketua DPRD Lutim Ober Datte memimpin paripurna bersama Jihadin Peruge serta Harisah Suharjo sebagai Wakil Ketua I dan II.
Bupati Irwan Bachri Syam hadir bersama Sekda Ramadhan Pirade, anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran organisasi perangkat daerah.
Di balik angka-angka tersebut, Banggar DPRD dan TAPD menjadi aktor utama yang merumuskan kesepakatan kebijakan anggaran.
Bupati Irwan mengapresiasi proses pembahasan tersebut, terutama kerja pimpinan DPRD, Banggar, serta panitia khusus terkait.
Jalan dan Kesehatan Jadi Prioritas
Kesepakatan parlemen daerah juga membuka jalan bagi sejumlah proyek strategis menggunakan skema kontrak tahun jamak.
Rencana tersebut mencakup peningkatan jalan kabupaten, infrastruktur jalan, serta pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat Luwu Timur.
Skema multiyears diharapkan memberi kepastian pembiayaan agar proyek strategis dapat dikerjakan lebih terukur dan berkelanjutan.
Bupati berharap seluruh pekerjaan nantinya selesai tepat waktu, memenuhi kualitas, sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“KUA-PPAS menjadi acuan penting dalam menentukan program prioritas dan alokasi anggaran pemerintah daerah tahun berikutnya,” ujar Irwan.
Perubahan Anggaran 2026 Ikut Dibahas
Selain membahas rencana 2027, pemerintah menyerahkan rancangan perubahan KUA-PPAS 2026 kepada DPRD untuk segera dibahas.
