Komisi II DPRD Luwu Timur Dorong Kepastian Pajak MBLB PT Vale

JAEJA.id -- Komisi II DPRD Kabupaten Luwu Timur mulai memperketat perhatian terhadap potensi penerimaan daerah dari sektor pertambangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atas material reject dan overburden (OB) yang berasal dari aktivitas pertambangan PT Vale Indonesia Tbk. Bagi DPRD, persoalan tersebut bukan semata menyangkut berapa besar pajak yang dapat masuk ke kas daerah. Yang tak kalah penting adalah memastikan setiap penetapan kewajiban pajak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga hak daerah dapat terlindungi dan kebijakan pemerintah tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pembahasan itu dilakukan Komisi II DPRD Luwu Timur bersama Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Luwu Timur, Selasa (11/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, status material reject dan overburden yang muncul dari aktivitas pertambangan menjadi salah satu pokok pembahasan. Pemerintah daerah diketahui telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) terkait pajak MBLB atas material tersebut. Namun, penerapan kewajiban pajak masih berhadapan dengan perbedaan pandangan mengenai kategori pemanfaatan material ikutan tersebut. Anggota DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid, mengatakan kondisi itu perlu diperjelas agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan tafsir administratif ketika menetapkan kewajiban pajak. “Ini yang kita bahas. Ada perbedaan pandangan terkait pemanfaatan atau dimanfaatkan,” ujar Sarkawi. Menurutnya, perbedaan penafsiran terhadap status dan pemanfaatan material harus diselesaikan melalui kajian regulasi yang komprehensif. DPRD ingin memastikan kebijakan yang diambil pemerintah daerah benar-benar merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi DPRD, kepastian hukum menjadi penting karena penetapan pajak memiliki konsekuensi terhadap pemerintah daerah maupun pihak yang dikenakan kewajiban. Dasar hukum yang jelas juga diperlukan agar kebijakan tersebut tidak mudah dipersoalkan di kemudian hari. Sarkawi mengatakan DPRD tidak ingin persoalan pajak MBLB berhenti pada perdebatan mengenai apakah material reject dan OB masuk kategori material yang dapat dikenakan pajak berdasarkan pemanfaatannya. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pendalaman dengan melibatkan pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam memberikan kepastian atas penerapan aturan. Pandangan lembaga auditor negara, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dinilai dapat menjadi salah satu rujukan dalam memperkuat langkah pemerintah daerah. “DPRD akan terus mendorong dan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah,” tegasnya. Di sisi lain, DPRD melihat potensi penerimaan dari sektor pertambangan sebagai salah satu sumber yang perlu dikawal. Aktivitas pertambangan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Luwu Timur, sehingga setiap sumber penerimaan yang memiliki dasar hukum perlu dikelola secara optimal dan transparan. Namun, Sarkawi mengingatkan optimalisasi PAD tidak boleh diterjemahkan sebatas mengejar peningkatan angka penerimaan. Menurutnya, pemerintah daerah harus berada pada posisi yang seimbang: mengamankan hak penerimaan daerah sekaligus memastikan seluruh penetapan pajak dilakukan berdasarkan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan. “Ini bukan semata-mata soal angka penerimaan. Ini tentang bagaimana kita mengawal hak-hak daerah sesuai aturan,” katanya. Karena itu, Komisi II DPRD Luwu Timur mendorong adanya langkah lanjutan yang lebih konkret untuk memastikan status material reject dan overburden tersebut. Kajian regulasi, koordinasi antarlembaga, hingga rujukan hasil pemeriksaan auditor dinilai penting sebelum pemerintah daerah mengambil langkah berikutnya. DPRD berharap proses tersebut menghasilkan kepastian mengenai mekanisme pengenaan pajak MBLB, sehingga tidak terjadi tarik-menarik tafsir yang berpotensi menghambat penerimaan maupun menimbulkan persoalan hukum. Bagi DPRD, pengawalan terhadap pajak MBLB bukan hanya soal penerimaan hari ini. Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut bagaimana pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan pendapatan yang tertib, transparan, memiliki kepastian hukum, dan mampu memastikan setiap potensi hak daerah memberikan manfaat bagi masyarakat. Komisi II DPRD Luwu Timur pun memastikan pembahasan tersebut akan terus dikawal hingga terdapat kejelasan mengenai dasar hukum dan mekanisme penerapan pajak MBLB atas material yang berasal dari aktivitas pertambangan tersebut.

Komisi II DPRD Luwu Timur Dorong Kepastian Pajak MBLB PT Vale

DPRD Luwu Timur Dorong Perpustakaan Daerah Jadi Pusat Literasi Masyarakat

Firman Udding Desak RS Atue Segera Beroperasi Layani Masyarakat Malili-Wasuponda

Firman Udding Desak RS Atue Segera Beroperasi Layani Masyarakat Malili-Wasuponda

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

TERPOPULER

Heboh Surat Mensesneg 18 Agustus Cuti Bersama, Sekda Luwu Timur Jelaskan Fakta Sebenarnya

Terbesar di Sulsel, Bupati Lutim Cup Domino 2026 Siapkan Hadiah Rp400 Juta

22 Atlet Taekwondo Lutim Lolos Porprov Sulsel 2026, Ini Daftar Namanya

3 Peringatan Keras Bupati Irwan Buat CPNS dan PPPK yang Baru Terima SK

Piala Soeratin U13: Bocah Wasuponda Hattrick, Perslutim Pecundangi Makassar City

Recent Posts

Recent Comments

JAEJA.ID - Jurnal Edukasi dan Sejarah

Welcome Back!

Retrieve your password

Komisi II DPRD Luwu Timur Dorong Kepastian Pajak MBLB PT Vale

DPRD Luwu Timur Dorong Perpustakaan Daerah Jadi Pusat Literasi Masyarakat

Firman Udding Desak RS Atue Segera Beroperasi Layani Masyarakat Malili-Wasuponda

Firman Udding Desak RS Atue Segera Beroperasi Layani Masyarakat Malili-Wasuponda

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

TERPOPULER

Heboh Surat Mensesneg 18 Agustus Cuti Bersama, Sekda Luwu Timur Jelaskan Fakta Sebenarnya

Terbesar di Sulsel, Bupati Lutim Cup Domino 2026 Siapkan Hadiah Rp400 Juta

22 Atlet Taekwondo Lutim Lolos Porprov Sulsel 2026, Ini Daftar Namanya

3 Peringatan Keras Bupati Irwan Buat CPNS dan PPPK yang Baru Terima SK

Piala Soeratin U13: Bocah Wasuponda Hattrick, Perslutim Pecundangi Makassar City

Recent Posts

Recent Comments

JAEJA.ID - Jurnal Edukasi dan Sejarah

Follow Us

Welcome Back!

Retrieve your password