JAEJA.id – Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur menilai hibah listrik PT Vale Indonesia berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah.
Ketua Fraksi Golkar, Aripin, menyampaikan sorotan tersebut saat membacakan pandangan umum terhadap Ranperda APBD 2027, Rabu (21/10/2026).
Menurut Golkar, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan daya listrik sebesar 10,7 megawatt yang menjadi hak daerah.
Namun, daya terserap PLN disebut baru berkisar 6,5 hingga tujuh megawatt, sehingga sekitar 4,2 megawatt belum termanfaatkan.
“Kami meminta penjelasan terkait daya sekitar 4,2 MW yang belum terserap, termasuk persoalan belum terpasangnya meteran listrik di Sumasang,” demikian salah satu poin pandangan umum Fraksi Golkar.
Dorong Renegosiasi Tarif Listrik
Selain mengevaluasi penyerapan daya, Golkar meminta pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah menegosiasikan kembali harga jual listrik kepada PLN.
Fraksi tersebut mengusulkan tarif yang sebelumnya Rp600 per kilowatt-jam dinaikkan menjadi minimal Rp900 per kilowatt-jam.
Golkar menilai kenaikan tarif dan penyerapan seluruh kuota listrik dapat memperbesar penerimaan daerah hingga miliaran rupiah setiap tahun.
Fraksi ini juga menyoroti rancangan pendapatan daerah 2027 sebesar Rp2,213 triliun, berhadapan dengan belanja Rp2,263 triliun.
Kondisi tersebut menghasilkan proyeksi defisit sekitar Rp49,19 miliar, sehingga pemerintah perlu memperkuat PAD dan mengoptimalkan pendapatan transfer.
Golkar meminta pemerintah konsisten menjalankan prioritas RPJMD 2025–2029 serta memperhatikan kebutuhan infrastruktur masyarakat.
Usulan pembangunan mencakup penanganan abrasi di Mabonta, perbaikan Bendungan Bantilang, serta peningkatan jalan penghubung Beringin Jaya–Wonorejo.
Fraksi Golkar menerima Ranperda APBD 2027 untuk pembahasan lanjutan, dengan harapan anggaran memperkuat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.(kin)
