JAEJA.ID – Fraksi PAN DPRD Luwu Timur meminta penyusunan APBD 2027 mengutamakan pemerataan pembangunan dan ketepatan sasaran program pemerintah.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PAN, Muhammad Rivaldi dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Rabu (21/10/2026), saat membahas Ranperda APBD.
PAN menilai anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata, mulai dari peningkatan pendapatan hingga perluasan akses pelayanan dasar masyarakat.
Fraksi ini mendorong pemerintah memperkuat Pendapatan Asli Daerah melalui pembaruan data pajak, pengawasan penerimaan, dan digitalisasi pembayaran.
Evaluasi kontribusi badan usaha milik daerah serta pemanfaatan aset pemerintah juga dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan.
Bantuan Pertanian dan Lansia Harus Tepat Sasaran
Di sektor pertanian, PAN meminta penyaluran pupuk gratis dan bibit unggul berdasarkan data penerima yang tervalidasi.
“Anggaran yang dialokasikan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi berkontribusi terhadap peningkatan hasil produksi dan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Fraksi PAN juga menekankan pentingnya pembaruan data penerima Kartu Lansia agar bantuan menjangkau warga paling rentan.
Transparansi penetapan penerima dan kemudahan mengakses layanan perlu diperkuat supaya program perlindungan sosial berjalan berkelanjutan.
Pembangunan Harus Menjangkau Semua Wilayah
Dalam pembangunan wilayah, PAN mendorong pemerintah memaksimalkan Musrenbang desa hingga kabupaten untuk menyerap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Pemanfaatan Indeks Pembangunan Desa juga diperlukan guna mengidentifikasi wilayah tertinggal dan menentukan prioritas alokasi anggaran.
Menurut PAN, pendekatan berbasis kebutuhan dan data dapat mencegah penumpukan anggaran pada wilayah tertentu.
Dengan demikian, APBD 2027 diharapkan memperkecil kesenjangan antarwilayah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Pandangan tersebut disampaikan dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ober Datte, bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda.(kin)
