JAEJA.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur mendorong pemerintah daerah melibatkan UMKM lokal dalam proyek konstruksi.
Dorongan tersebut disampaikan Harisal saat membacakan pandangan umum fraksinya pada rapat paripurna pembahasan RAPBD 2027, Rabu (21/10/2026).
PDIP menilai, belanja pembangunan daerah harus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan infrastruktur fisik.
“Keterlibatan tersebut penting agar belanja pembangunan yang bersumber dari APBD tidak hanya menghasilkan infrastruktur,” demikian pandangan Fraksi PDIP dalam forum paripurna DPRD Luwu Timur.
Menurut fraksi tersebut, pelibatan pelaku usaha lokal dapat memperluas kesempatan kerja sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kebijakan ini juga dinilai penting untuk memastikan anggaran daerah memberikan ruang bagi UMKM berkembang melalui proyek pemerintah.
Fraksi PDIP berharap pemerintah daerah menyusun kebijakan yang membuka kesempatan lebih luas bagi usaha lokal dalam pekerjaan konstruksi.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Luwu Timur.
Pandangan fraksi disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur Ober Datte.
Wakil Ketua I DPRD Jihadin Peruge, Wakil Ketua II Harisah Suharjo, unsur pemerintah daerah, Forkopimda, serta anggota DPRD turut menghadiri rapat.
Lima fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda APBD 2027, yakni NasDem, PAN, PDI Perjuangan, GPR, dan Golkar.
Penyampaian pandangan tersebut menjadi bagian dari pembahasan anggaran sebelum pemerintah daerah dan DPRD melanjutkan tahapan pembahasan berikutnya.(kin)
