Benarkah Petani Mulai Menggarap Lahan Laoli Sejak 1998? Simak Sejarahnya

JAEJA.id - Sejak munculnya rencana penyediaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP) di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, perdebatan soal pemilik lahan tak kunjung usai. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengklaim mengantongi sertifikat Hak Pengelolaan (HPL), sementara sejumlah petani juga merasa sebagai pemilik lahan. Klaim petani tanpa bukti administratif, hanya berdasarkan histori bahwa mereka pernah menggarap lahan tersebut pada tahun 1998. Lalu benarkah petani sudah menggarap lahan di Dusun Laoli sejak 1998? Mari kita simak sejarahnya berikut ini: Riwayatnya dimulai pada tahun 1994, ketika PT Nusdeco memperoleh Izin Lokasi Nomor 04/ILKS/LW/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu (sebelum pemekaran). Selanjutnya, pada tanggal 21 November 1998, PT Nusdeco mengajukan permohonan atau menyampaikan laporan persiapan penanaman kakao kepada Pemerintah Kabupaten Luwu. Meski belum mendapat restu untuk mengolah lahan, PT Nusdeco sudah menugaskan Yulisman untuk masuk ke area tersebut. Konon Yulisman disiapkan sebagai pekarja PT Nusdeco dalam proyek penanaman kakao. Namun laporan persiapan penanaman kakao oleh PT Nusdeco ternyata dibalas Bupati Luwu, H. Yunus Bandu, dengan pencabutan izin lokasi. Melalui surat tertanggal 26 November 1998, Yunus Bandu menyampaikan bahwa Izin Lokasi PT Nusdeco dinyatakan tidak berlaku lagi alias dicabut. Dalam surat tersebut, Pemkab Luwu juga meminta PT Nusdeco untuk tidak melakukan kegiatan apa pun di atas lahan dimaksud. Sehingga lahan kembali menjadi kewenangan pemerintah. Kemudian pada tahun 2007, lahan tersebut dijadikan kompensasi pembangunan PLTA Karebbe yang areanya menggunakan kawasan hutan lindung. Sehingga PT International Nickel Indonesia Tbk (kini PT Vale Indonesia Tbk) yang memperoleh hak pakai lahan tersebut, berkewajiban melakukan reboisasi atau penghijauan. Pada tahun 2008, terbit aturan baru yang membolehkan PT Inco membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), sebagai alternatif reboisasi. Dalam hal ini PT Inco memilih membayar PNBP, meskipun kegiatan reboisasi sudah terlanjur dilaksanakan pada tahun 2007. Kondisi itu membuat sejumlah warga berupaya masuk ke lahan itu dengan membabat pohon yang sudah ditanam dalam proyek reboisasi. Yulisman bersama anaknya, Irwan yang sudah pernah masuk ke area tersebut pada tahun 1998 membawa bendera PT Nusdeco, berinisiatif untuk kembali mengolah lahan tersebut pada tahun 2016. Namun kali ini mereka atas nama pribadi karena memang izin PT Nusdeco sudah lama dicabut. Mereka lalu menebang pohon dan membabat lahan. Pihak PT Inco yang sudah berganti nama jadi PT Vale tidak tinggal diam melihat lahan Hak Pakai mereka dirusak warga. PT Vale lalu melaporkan ke polisi aksi pengrusakan lahan yang membuat warga atas nama Irwan alias Iwan beserta sejumlah rekannya divonis bersalah di Pengadilan Negeri Malili setahun kemudian. Riwayat lahan di atas, sebagian besar dikutip dari fakta persidangan yang tertuang dalam putusan PN Malili pada tahun 2017 itu. Pada 2022, PT Vale secara sukarela menghibahkan lahan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Proses hibah juga memperoleh pendapat hukum Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang menyatakan peralihan hak tersebut sah menurut hukum. Selanjutnya, Kementerian ATR/BPN menerbitkan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan luas 3.945.000 meter persegi berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 44/HPL/KEM-ATR/BPN/VIII/2024. "Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki dasar hukum untuk mengelola, memanfaatkan, sekaligus mengamankan aset daerah tersebut," kata Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, Andi Muhammad Reza, Selasa (04/08/2026). Dengan status hukum tersebut itu pula yang membuat Pemkab Luwu Timur berhak menyewakan lahan di Dusun Laoli itu kepada pihak swasta. Dalam hal ini disiapkan untuk lahan PSN PT IHIP. PSN IHIP merupakan proyek dengan nilai investasi sekitar USD 8,6 miliar atau setara Rp154 triliun (kurs Rp17.900 per USD) dan diproyeksikan mampu menyerap sekitar 45.000 tenaga kerja. "Pemkab Luwu Timur berkewajiban mendukung pelaksanaan proyek nasional tersebut dengan menyiapkan lahan, namun tetap memastikan hak-hak masyarakat terdampak tetap terlindungi," pungkas Reza. (kin)

Benarkah Petani Mulai Menggarap Lahan Laoli Sejak 1998? Simak Sejarahnya

Luwu Timur Punya PSN, Darwis Harap Polemik Laoli Tak Ganggu Perjuangan DOB

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

TERPOPULER

Terbesar di Sulsel, Bupati Lutim Cup Domino 2026 Siapkan Hadiah Rp400 Juta

22 Atlet Taekwondo Lutim Lolos Porprov Sulsel 2026, Ini Daftar Namanya

3 Peringatan Keras Bupati Irwan Buat CPNS dan PPPK yang Baru Terima SK

Piala Soeratin U13: Bocah Wasuponda Hattrick, Perslutim Pecundangi Makassar City

Pemkab Luwu Timur Percepat Penyerahan SK CPNS dan PPPK 2024

Recent Posts

Recent Comments

JAEJA.ID - Jurnal Edukasi dan Sejarah

Welcome Back!

Retrieve your password

Benarkah Petani Mulai Menggarap Lahan Laoli Sejak 1998? Simak Sejarahnya

Luwu Timur Punya PSN, Darwis Harap Polemik Laoli Tak Ganggu Perjuangan DOB

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

TERPOPULER

Terbesar di Sulsel, Bupati Lutim Cup Domino 2026 Siapkan Hadiah Rp400 Juta

22 Atlet Taekwondo Lutim Lolos Porprov Sulsel 2026, Ini Daftar Namanya

3 Peringatan Keras Bupati Irwan Buat CPNS dan PPPK yang Baru Terima SK

Piala Soeratin U13: Bocah Wasuponda Hattrick, Perslutim Pecundangi Makassar City

Pemkab Luwu Timur Percepat Penyerahan SK CPNS dan PPPK 2024

Recent Posts

Recent Comments

JAEJA.ID - Jurnal Edukasi dan Sejarah

Follow Us

Welcome Back!

Retrieve your password